Hosting Unlimited Indonesia

SPTVBEKASI (Jakarta) –
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan PT Amoeba Internasional terhadap tim Cobra, Polres Lumajang, Jawa Timur, tekait kasus Q-Net atau Multi Level Marketing, Rabu, 4 Desember 2019.

Dalam putusannya Hakim Guntur Pambudi Wiajaya menyatakan bahwa tindakan penyidikan dan penggeledahan yang dilakukan Polres Lumajang di salah satu kantor Pimpinan PT Amoeba Internasional di Kabupaten Kediri, tidak melanggar ketentuan hukum, karena telah mengantongi izin resmi.

Atas putusan ini, Kuasa Hukum PT Amoeba Internasional, M. Solihin, SH,MH, menggarisbawahi beberapa catatan menyatakan diantaranya adalah penyidikan yang dilakukan Polres Lumajang apakah sudah sesuai atau belum dalam materi pokok perkaranya.

Kepada wartawan usai sidang, Solihin menyebutkan yang terpenting adalah materi pokoknya, apakah perkara ini bisa memenuhi unsur-unsurnya, misalnya P21.

Selain itu, ia juga menanggapi, tentang bukti P1 dan P2, SP3 Mabes Polri dan SP3 Polda Jawa Timur. Seharusnya bukti elektronik yakni berupa scan yang diajukan dalam sidang juga harus dipertimbangkan.

Menurutnya dengan dipertimbangkan bukti tersebut, kebenarannya ada dan bukan karena hal itu elektronik, seolah tidak benar, tidak ada faktanya, sebab hal inilah yang bisa menghentikan perkaranya. Jangan sampai karena tidak dipertimbangkan bisa jadi blunder yang pada akhirnya kemana-mana.

Menurutnya terkait dengan benda milik PT Akademi Wirausaha Indonesia yang juga sebagai pemohon dan barang yang disita juga terlihat tidak pernah disidik. Namun barang tersebut hanya dihubungkan dengan kasus Q-Net dan PT Amoeba Internasional saja.

Solihin menyebutkan bila barang pemohon itu hanya dikait – kaitkan saja, apa bisa penyidikan seperti itu. Tentunya arus dibuktikan dulu, apakah benar ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangkanya dan tidak ada saksinya.

Hakim dinilai terlalu terlalu tendensius dalam pertimbangannya. Padahal, ada P1 dan P2 yang tampaknya tidak dinilai, sedangkan bukti itu paling penting dalam kasus ini.

Dalam perkara ini telah dihentikan oleh Mabes Polri dan Polda Jatim dan itu tidak dibantah pihak termohon, maka seharusnya dipertimbangkan.

Sedang penasehat Hukum Polres Lumajang, Abdul Rokhim, SH, M.Si, menyebutkan mengemukakan kalau hakim sudah mempertimbangkan seluruhnya.

Pertimbangannya bahwa dalam bekerja, Kepolisian Resort Lumajang sudah sesuai dengan prosedur, ada izin penggeledahan dan ada persetujuan penyitaan dari pengadilan. Dengan demikian jelas Tim Cobra Polres Lumajang sudah melakukan pekerjaan sesuai ketentuan hukum.

Dalam permohonan praperadilan, Solihin yang kuasa hukum Gita Hartanto direksi PT Amoeba Internasional ini menyatakan bahwa penyidikan itu tidak tepat dan menciderai keadilan, dengan dalil-dalil yang disampaikan bahwa penyelidikan kepada PT Amoeba Internasional sudah pernah dilakukan oleh Bareskrim Polri tahun 2018 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/364/V/RES.2.5/2018/dittipideksus tanggal 25 mei 2018 terkait perdagangan skema piramida dan tidak memiliki SIUPL (surat izin usaha penjualan langsung), tapi penyelidikan dihentikan berdasarkan surat nomor : B/ 2001/ VIII/Res.2.5/2018/dittipideksus tanggal 1 agustus 2018 karena bukan tindak pidana.

Demikian juga penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Jatim tahun 2017 berdasarkan Sprindik nomor : SP-Dik/306/V/2017/ditreskrimsus tanggal 22 Mei 2017, yang kemudian di SP3 (surat penghentian penyidikan) oleh Direktorat krimsus Polda Jatim berdasarkan surat ketetapan nomor : S.Tap/59/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 Oktober 2017 karena bukan merupakan tindak pidana, tapi kenapa Polres Lumajang bisa menyidik kembali Qnet yang dijalankan oleh PT. Amoeba Internasional.

Tapi para Penyidik Tim Cobra Polres Lumajang dan kuasa hukum AKBP M Arsal Sahban mampu meyakinkan hakim bahwa saksi yang diperiksa, tempus delicti (waktu terjadinya tindak pidana) dan locus delictinya (tempat terjadinya tindak pidana) berbeda dengan yang disidik oleh Bareskrim Polri dan Dit Krimsus Polda Jawa Timur, walaupun penyidikan dilakukan kepada perusahaan dan tindak pidana yang sama, yaitu kepada PT Amoeba Internasional yang menjalankan usaha perdagangan tanpa SIUPL dan mendistribusikan barang dengan skema piramida. ■ [GUYS]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here